RAKER KOMWIL I APEKSI BATAM 2014

Rapat Kerja Wilayah I Apeksi dilangsungkan di Batam pada tanggal 16 hingga 18 April 2014 di Harmoni One - Batam. Seluruh Walikota dari lima provinsi yang terdiri dari Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Batam akan menggelar rapat kerja komisariat wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluru Indonesia (Raker Konwil I Apeksi) 

Dalam Raker Komwil I APEKSI) 2014 ini,  bertemakan "Mengoptimalkan Manfaat dan Meminimalkan Ancaman Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 2015"

Kedatangan Walikota yang termasuk dalam Komwil I Apeksi yaitu Walikota Medan sebagai Ketua, Walikota Pematang Siantar, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Binjai, Sibolga, Padang Sidempuan, Gunung Sitoli, Batam, Tanjungpinang, Pekanbaru, Dumai, Padang, Pariaman, Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Sawahlunto, Payakumbuh, Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam.

Undangan APEKSI Raker Komwil I Batam

Undangan APEKSI Raker Komwil I Batam

Undangan APEKSI Raker Komwil I Batam

Undangan APEKSI Raker Komwil I Batam

Undangan APEKSI Raker Komwil I Batam

Penunjukan Batam sebagai tuan rumah berdasarkan pada Keputusan Rapat Sidang Komwil I Apeksi tentang Penyusunan Program Kerja Komwil I Apeksi tahun 2013-2014, pada 24 April 2013 lalu di Medan.

"Raker Komwil I Apeksi 2014 ini diisi kegiatan diskusi panel dan sidang pleno di Harmoni One Hotel, Batam Centre, pada Kamis. 

Dalam kegiatan diskusi akan diisi oleh dua narasumber. Yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berbagai topik.

Dalam diskusi yang dibawakan dijelaskan tentang UU 5 tahun 2014 tentang ASN terhadap penguatan aparatur pemerintahan kota dan upaya mengoptimalisasi manfaat serta antisipasi terhadap ancaman dalam rangka pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean 2015.

Dalam Raker tersebut telah dihasilkan Rekomendasi tentang isu-isu aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah. Antar lain, terkait Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN), dan rencana pembentukan sekretariat bersama Komwil I,

Suasana Raker APEKSI I 2014 Batam

"Dalam undang-undang ASN pasal 119, maka PNS yang akan mencalonkan sebagai kepala daerah harus berhenti sebagai PNS.

Dalam  Raker tersebut ditandatangani MoU antara Walikota Batam dengan Plt Walikota Medan dalam hal perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Pada Acara Raker Komwil I tersebut ada beberapa acara yang telah dirangkaiakan yaitu pawai budaya, Ladies Program bagi para istri walikota, dan ditutup dengan city tour.

Pawai budaya yang dilaksanakan dari depan Harmoni Hotel hingga Hotel Nagoya Plaza, Kamis siang usai sidang pleno. Dimana, tiap kota akan membawa 60 sampai 100 orang peserta dalam barisan pawainya.

"Raker Komwil I Apeksi 2014 ini juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau, (Diwakili Wagub) Ketua serta Anggota DPRD Provinsi Kepri dan Kota Batam, Ketua Dewan Pengurus Apeksi pusat, Muspida Kota Batam, SKPD, camat dan lurah se-Kota Batam, serta Dharma Wanita Kota Batam, LAM, Pagayuban dan lain sebagainya.
untuk download Buku Panduan Apeksi Klik Here
Galery Foto Klik Here

Pemukulan Gong tanda dimulainya Rapat Apeksi I Batam

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Pertama yaitu penyesuaian, persiapan, atau perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual.

Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Saut Situmorang mengatakan pada periode 2010-2014, Kemendagri mengevaluasi 20.000 peraturan daerah. Evaluasi dilihat dari konsistensi Perda tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi, kemudian relevansinya dengan kepentingan masyarakat luas, serta dilihat apakah antara Perda satu dengan yang lain sinkron.

Hasil evaluasi menunjukkan penurunan jumlah Perda yang perlu diperbaiki dari tahun ke tahunnya pada tahun 2010, Kemendagri mengevaluasi 3.000 Perda, dan 407 di antaranya bermasalah sehingga perlu perbaikan.

Pada tahun 2011 ditemukan 351 Perda yang berpotensi timbulkan masalah dari 9.000 Perda yang dievaluasi di seluruh Indonesia. Sementara tahun 2012 jumlah Perda yang perlu direvisi sekitar 100 dari 3.000 Perda yang dievaluasi Kemendagri. Sedangkan tahun 2013 hasil evaluasi sedang dikompilasi, dan 2014 proses evaluasi masih berlangsung.

“Yang perlu direvisi itu kebanyakan tentang pajak dan retribusi daerah,” kata Saut, usai pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Raker Komwil I Apeksi) di Hotel Harmoni One, Batam, Kamis (17/4).

Ia mengatakan evaluasi terhadap Perda ini relevan dengan upaya pemerintah untuk lebih mempersiapkan diri guna memanfaatkan secara optimal implementasi Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai 2015 mendatang.

Hal kedua yang perlu diperhatikan menurut Saut yaitu perlu dilakukan upaya sistematis dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Poin ketiga yaitu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi biaya tinggi. Terakhir yaitu perlu adanya upaya perbaikan infrastruktur seperti sarana transportasi dan telekomunikasi.

Menteri Dalam Negeri, dalam sambutannya yang dibacakan Saut, mengatakan Masyarakat Ekonomi Asean ini harus dilihat sebagai peluang. Kondisi pasar bebas, kata Mendagri, dengan sendirinya akan mendorong produsen lokal untuk tingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing di pasar Asean.

“Di sisi lain konsumen dapat alternatif produk, mulai dari yang mahal sampai murah. Dan dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi untuk ketersediaan tenaga kerja,” kata Saut.

Tapi tantangannya, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk antisipasi membanjirnya tenaga kerja asing. Perlu ada cetak biru pendidikan menyeluruh, serta pelatihan-pelatihan.

Tantangan lainnya yaitu kondisi pro-investasi yang masih lemah. Sehingga pemerintah harus buat kebijakan yang pro-bisnis dan pro-job.

Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo mengaku bangga Komwil I Apeksi mengambil tema “mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan ancaman terhadap pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean 2015″.

“Tema ini bukan hanya tema yang 3D, dilihat, diraba, diterawang. Tapi bisa direnungi secara lebih dalam lagi. Sehingga membawa manfaat bagi keberlangsungan pemerintah daerah,” kata Soerya.

Ketua Komwil I Apeksi yang juga Plt Walikota Medan, T Dzulmi Eldin mengatakan Apeksi hadir sebagai bentuk kesadaran bahwa kepentingan masing-masing daerah berbeda, maka perlu adanya kebersamaan. Otonomi daerah, katanya, harus dipandang sebagai peran daerah untuk wujudkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pada akhir rapat kerja dilangsungkan penandatanganan nota kesepahaman antara Walikota Batam dengan Plt Walikota Medan. Kerjasama dilakukan dalam bidang perdagangan, UMKM, pariwisata, dan pendidikan.

“Potensi pariwisata Medan cukup besar. Batam sekarang ditetapkan menjadi gateway bagi pariwisata ke kota-kota di Sumatera, salah satunya ke Medan. Kedua, sayur. Semua tanaman dataran tinggi di Batam ini didatangkan dari luar, salah satunya Medan. Dengan MoU kami harap teman-teman dari Medan bisa membantu ini,” imbuh  Ahmad Dahlan.